Angka pengeluaran masyarakat sering kali dianggap sekadar data statistik, padahal di baliknya tersimpan cerita besar tentang pola hidup, daya beli, dan arah kesejahteraan bangsa. Data terbaru Badan Pusat Statistik tahun 2025 mencatat bahwa rata-rata pengeluaran masyarakat Indonesia mencapai Rp 12,8 juta per kapita per tahun. Angka ini naik sekitar Rp 461 ribu dari tahun sebelumnya yang berada di Rp 12,3 juta.
Sekilas, kenaikan ini bisa dibaca sebagai tanda positif. Ekonomi nasional tumbuh, aktivitas konsumsi meningkat, dan masyarakat tampak lebih aktif berbelanja. Namun di sisi lain, pertanyaannya adalah apakah kenaikan pengeluaran ini mencerminkan peningkatan kesejahteraan atau justru mencerminkan kenaikan biaya hidup yang makin menekan. Untuk menjawabnya, kita perlu memahami apa yang sebenarnya memengaruhi angka pengeluaran ini.
Jika dihitung secara sederhana, Rp 12,8 juta per tahun berarti setiap individu mengeluarkan sekitar Rp 1,06 juta per bulan. Angka ini memang cukup menggambarkan kondisi nasional, tapi jauh dari cukup untuk kehidupan layak di kota besar. Di Jakarta, biaya hidup bulanan untuk satu orang bisa mencapai lebih dari Rp 4 juta, belum termasuk tabungan dan biaya darurat. Artinya, sebagian besar masyarakat Indonesia masih hidup dalam batas efisiensi ketat, mengatur pengeluaran hanya untuk kebutuhan paling penting.
Struktur pengeluaran masyarakat Indonesia juga menunjukkan bahwa sebagian besar uang masih dihabiskan untuk kebutuhan dasar seperti makanan, energi, dan transportasi. Sementara porsi untuk pendidikan, kesehatan, tabungan, dan investasi pribadi masih tergolong rendah. Dalam istilah ekonomi, kondisi ini disebut dengan subsistence level, di mana sebagian besar pendapatan digunakan hanya untuk bertahan hidup, bukan untuk meningkatkan kualitas hidup.
Kenaikan pengeluaran juga tidak bisa dilepaskan dari tekanan inflasi. Harga bahan pangan, sewa tempat tinggal, dan biaya transportasi yang meningkat setiap tahun membuat masyarakat harus mengeluarkan lebih banyak untuk hal yang sama. Artinya, walaupun angka pengeluaran naik, daya beli sebenarnya belum tentu meningkat. Di sinilah pentingnya memahami perbedaan antara “pengeluaran nominal” dan “pengeluaran riil.”
Pengeluaran nominal adalah jumlah uang yang benar-benar dibelanjakan, sedangkan pengeluaran riil memperhitungkan perubahan harga barang dan jasa. Jika harga naik lebih cepat dari pendapatan, maka pengeluaran riil justru menurun. Dengan kata lain, masyarakat mungkin membelanjakan lebih banyak, tetapi memperoleh lebih sedikit nilai dari uang yang sama.
Ketimpangan antarwilayah juga menjadi tantangan tersendiri. Di Jakarta Selatan, pengeluaran per kapita bisa mencapai Rp 20,7 juta per tahun, sedangkan di Papua hanya sekitar Rp 11,3 juta. Perbedaan ini bukan hanya mencerminkan jurang pendapatan, tetapi juga perbedaan harga barang, akses pendidikan, dan infrastruktur ekonomi. Daerah dengan harga barang tinggi dan pendapatan rendah tentu mengalami tekanan ekonomi yang lebih berat.
Dari sisi positif, meningkatnya pengeluaran juga berarti roda ekonomi terus berputar. Konsumsi rumah tangga masih menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi nasional, dengan kontribusi lebih dari 50 persen terhadap Produk Domestik Bruto. Pada kuartal ketiga 2025, ekonomi Indonesia tumbuh 5,04 persen, didorong oleh pertumbuhan konsumsi rumah tangga sebesar 4,89 persen. Ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia, dengan segala keterbatasannya, tetap menjadi penggerak utama perekonomian nasional.
Bagi masyarakat, data ini seharusnya menjadi bahan refleksi dan pembelajaran finansial. Dengan pengeluaran rata-rata Rp 12,8 juta per tahun, penting bagi setiap individu untuk memahami bagaimana uangnya digunakan dan bagaimana cara meningkatkan nilai dari setiap rupiah yang dibelanjakan. Literasi keuangan menjadi kunci agar masyarakat tidak sekadar menjadi konsumen, tetapi juga mampu mengelola dan menumbuhkan asetnya.
Ada tiga hal penting yang bisa dipetik dari data ini. Pertama, memahami prioritas pengeluaran. Masyarakat perlu membedakan antara kebutuhan dan keinginan agar pengeluaran lebih efisien. Kedua, menumbuhkan kebiasaan menabung meski kecil, karena tabungan adalah bentuk perlindungan terhadap ketidakpastian ekonomi. Ketiga, mengalokasikan sebagian pendapatan untuk investasi produktif seperti pendidikan atau usaha kecil yang bisa meningkatkan pendapatan di masa depan.
Pemerintah pun memiliki peran besar dalam memastikan agar kenaikan pengeluaran masyarakat benar-benar berarti. Stabilitas harga pangan, upah layak, dan akses terhadap pekerjaan produktif harus terus dijaga agar daya beli tidak hanya bertahan, tetapi meningkat secara berkelanjutan. Kebijakan fiskal dan sosial yang berpihak pada masyarakat berpenghasilan rendah juga penting untuk mengurangi kesenjangan dan menjaga pertumbuhan ekonomi tetap inklusif.
Pada akhirnya, angka Rp 12,8 juta bukan hanya soal statistik. Ia adalah cermin dari realitas ekonomi sehari-hari. Ia menunjukkan bagaimana masyarakat bekerja, berbelanja, dan bertahan di tengah dinamika harga dan pendapatan. Jika angka ini bisa terus meningkat bersamaan dengan kualitas hidup yang lebih baik, maka Indonesia bukan hanya tumbuh dalam angka, tetapi juga dalam kesejahteraan yang nyata.